pump up your life

TOKYO – Mantan menteri dalam kabinet Jepang terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat. Penetapan Renho, 48 sebagai ketua baru ini diumumkan pada Kamis (15/9). Tak hanya menjadi ketua partai dia juga tercatat sebagai wanita pertama yang memimpin partai yang juga oposisi pemerintahan ini. Renho berhasil mengalahkan mantan Menteri Luar Negeri Seiji Maehara dan anggota parlemen partai Yuichiro Tamaki dalam pemilihan ketua umum ini. Foto/AFP: Renho Murata Wanita Pertama Pimpin Partai Oposisi Jepang ...Penetapan ini juga menimbulkan kontroversi saat diketahui Renho memiliki kewarganegaraan ganda, hal ini melanggar undang-undang Jepang. Para petinggi partai menggantungkan harapan pada Renho untuk mampu mengubah wibawa partai. Halangan yang berulang kali terjadi selama tiga tahun akibat konflik internal partai. Kebijakan yang berantakan dan ingkar janji yang membawa kemenangan partai Liberal Demokrat pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe pada kemenangan mutlak pada pemilu 2012. Pada Kamis (15/9) dia juga menyatakan bahwa partai Demokrat juga dihadapkan dengan perjuangan yang berat melawan Partai Liberal Demokrat. “Mulai saat ini, kita akan berhadapan dengan partai besar penguasa. Saya ingin meminta pada semua orang untuk bergabung dengan saya. Tak hanya memberi kritik tapi memberi penawaran. Hingga suatu hari partai ini akan menjadi pilihan bagi warga Jepang,” ujar Renho saat pidato usai pemilihan seperti dikutip Reuters. Dia juga menambahkan bahwa paket kebijakan Abenomics telah terhenti. Namun pemerintahan democrat tak akan mengubah secara drastis kebijakan luar negeri Jepang yang beraliansi dengan Washington. Renho dibesarkan dalam keluarga berlatar belakang kebudayaan berbeda, ibunya berasal dari Jepang dan ayahnya berasal dari Taiwan. Dikaruniai dua anak kembar, Renho yang sebelumnya berprofesi sebagai mantan penyiar televisi memiliki dua anak kembar. Dia merasa dipermalukan pada minggu ini saat dirinya mengetahui memegang warga negara Jepang dan Taiwan. Undang – undang Jepang mewajibkan warganya yang memiliki dua kewarganegaraan untuk memilih saat menginjak usia 22 tahun. Saat memilih untuk menjadi warga negara Jepang, harus melepas kewarganegaraan lainnya. Kendati demikian, undang-undang ini tidak memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. “Saya ingin meminta maaf atas masalah ini yang terjadi karena ingatan saya yang kurang baik dan pernyataan sebelumnya,” ucap Renho dalam pidatonya. Renho merupakan salah satu dari segelintir wanita yang menjadi sorotan belakangan ini di Jepang. Hal ini muncul ditengah-tengah jalur kekuasaan yang didominasi kaum pria. Dalam kancah politik di Jepang dia tak sendiri, ada Tomomi Inada wanita yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Jepang yang dikenal militan. Kemudian ada Yuriko Koike yang menjabat sebagai gubernur wanita pertama di Tokyo. Sebelumnya Koike juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sebelumnya Renho pernah menyatakan bahwa saat masih remaja dia telah melepaskan statusnya sebagai warga negara Taiwan. Namun baru-baru ini pihak kedutaan besar Taiwan di Jepang menyatakan sebaliknya. Renho dinyatakan masih memiliki kewarganegaraan Taiwan dan masih berlaku.