pump up your life

Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) bertemu Presiden Barrack Obama untuk meningkatkan kerjasama perdagangan, pertahanan serta hubungan bilateral menjadi polemik. Hal ini terungkap bahwa Pemerintah Indonesia diduga memakai jasa konsultan Singapura agar dapat bertemu dengan Presiden Obama. ... Dugaan ini tertuang dalam sebuah tulisan di laman asiapacific.anu.edu.au berjudul ‘Waiting in the White House Lobby’ (Menunggu di Lobi Gedung Putih). Penulis ini Michael Buehler dosen ilmu politik asia tenggara di School Of Oriental and African Studies di London. Dikatakan pula bahwa pemerintah RI harus membayar USD 80.000 (Rp 1 miliar) agar pertemuan ini terlaksana. Derwin Pereira seorang Konsultan Singapura yang melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut kepada perusahaan konsultan R&R Partners di Las Vegas, AS. Kunjungan pertama ke AS yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai kurang memuaskan, karena Presiden Obama hanya meluangkan waktunya 80 menit saja bagi Presiden Jokowi. Dalam pertemuan yang terjadi Oktober lalu itu, kedua Presiden menghasilkan tiga MoU, namun tak terikat secara hukum. Juga dihasilkan pernyataan bersama dalam kerjasama pertahanan keamanan. Dalam kontrak perjanjian antara Morgan Baumgartner, Wakil Presiden Eksekutif dari R&R Partners dengan Derwin Pereira dari konsultan Pereira Internasional tertulis “Konsultan akan mengkomunikasikan kepentingan pemerintah Indonesia kepada pemerintah AS. Hal yang menjadi fokus pembahasan adalah keamanan, perdagangan, dan ekonomi,” tulis pernyataan perjanjian seperti dilansir asiapacific.anu.edu.au . Perjanjian ini ditanda tangani bersama oleh Sean Tonner, Presiden R&R Partners dan Derwin Pereira. Seperti dilansir dari Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang dipublikasikan pada 17 Juni 2015 tentang adanya kerjasama antara kedua perusahaan konsultan ini. Tertulis bahwa kedua konsultan menandatangani kesepakatan senilai USD 80.000 (Rp 1 miliar). Proses pembayaran dilakukan bertahap sebanyak empat kali mulai 15 Juni hingga 1 September 2015. Tanggapan dari perjalanan Jokowi ini pada intinya berlangsung dengan suasana hangat. Namun di dalam negeri Indonesia tekanan dari pihak oposisi terhadap Jokowi terkait dengan tidak adanya diversifikasi portofolio investasi luar negeri Indonesia. Kementrian Luar Negeri Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah pemberitaan ini. Dia mengatakan jika kabar ini tidak benar. Walaupun menyusun konsep hubungan bilateral tergolong hal yang sulit, namun pemerintah RI tak akan pernah memakai jasa konsultan. “Mengadakan kunjungan bilateral antar negara terlihat mudah. Tetapi proses persiapannya membutuhkan waktu lama. Karena saat undangan disebut secara lisan akan disusul dengan undangan tertulisnya, “ujar Menlu Retno. Dia menegaskan kembali bahwa kunjungan Presiden Indonesia ke AS atas undangan dari Presiden Obama. Undangan disampaikan langsung 10 November lalu di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, China. Kemudian undangan secara lisan tadi disusul juga dengan undangan tertulisnya melalui jalur diplomatik. Kunjungan Presiden RI ke AS dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Kemenlu mengatakan bahwa pertemuan itu juga mencakup pertemuan tingkat menteri dan pejabat tinggi kedua negara. Persiapan yang cukup serius ini terbukti dengan ditanda tangani 18 perjanjian bisnis dengan nilai lebih dari USD 20 miliar (Rp 273,2 triliun), juga diikuti dengan Nota Kesepahaman antara kedua pemerintah. Kemenlu juga membenarkan adanya praktik lobi konsultan dalam panggung politik AS. Hal ini sering digunakan pemerintahan negara-negara dan pemangku kepentingan untuk memuluskan kepentingan mereka di AS.