pump up your life

BANGKOK – Thailand akan mengadakan pemilu pada 2017, meskipun rancangan konstitusi yang diajukan tahun ini tidak mencapai dukungan mayoritas dalam referendum. Rencana ini diungkapkan kemarin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha. ... Negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini telah lama dihantui oleh ketidakstabilan politik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara upaya untuk menerapkan kembali pemerintahan dengan asas demokrasi mendapat pengawasan ketat dari penguasa junta militer yang berkuasa sejak kudeta 2014. “Tak peduli, apakah rancangan konstitusi ini lolos referendum atau tidak, pemerintah tetap akan mengadakan pemilu pada 2017 sesuai dengan rencana,” jelas Prayuth Chan-O-Cha dilansir Reuters. Namun Chan-O-Cha tidak merinci alasan tetap diadakannya pemilu meski rancangan konstitusi mendapat penolakan. Namun pernyataannya ini semata-mata untuk meredam kekhawatiran jika pemerintahan kembali menganut sistim demokrasi dapat beujung pada kegagalan. “Saya berjanji bahwa pemilu akan dilaksanakan pada Juli 2017,” lanjut Chan-O-Cha. Saat terjadi kudeta pada 22 Mei 2014 Jenderal Prayuth menjadikan dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri Thailand, tak hanya itu militer juga melakukan perubahan terhadap konstitusi yang ada. Aktivis dari partai democrat dan beberapa partai politik lainnya mengatakan rancangan konstitusi ini akan melemahkan perkembangan sistim demokrasi dan koalisi yang lemah sehingga mudah dimanipulasi oleh pemerintahan junta. Meechai Ruchupan, Ketua Komite Rancangan Konstitusi mengatakan bahwa konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lama akibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan anggota parlemen. Artikel kontroversial mencakup beberapa ketentuan yang memberdayakan Mahkamah Konstitusi untuk campur tangan dalam konflik politik. Anggota senat yang ditunjuk serta ketetuan untukj perdana menteri yang tak terpilih. Pihak pemerintah menyatakan bahwa rancangan konstitusi ini harus terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Chan-O-Cha menegaskan bahwa lolosnya rancangan konstitusi melalui referendum menjadi hal utama dari ‘peta jalan menuju demokrasi’.