pump up your life

Dengan latar belakang kondisi pertumbuhan penduduk yang pesat dan berbanding terbalik dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Beberapa tahun terakhir pemerintahan dari negara – negara kaya di Eropa melakukan pertolongan kepada para imigran dengan memindahkan mereka dari tingkat keahlian rendah dengan pekerjaan berbahaya diubah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Keahlian Imigran Dengan latar belakang kondisi pertumbuhan penduduk yang pesat dan berbanding terbalik dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Beberapa tahun terakhir pemerintahan dari negara – negara kaya di Eropa melakukan pertolongan kepada para imigran dengan memindahkan mereka dari tingkat keahlian rendah dengan pekerjaan berbahaya diubah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara beberapa negara melakukan investasi yang cukup besar pada kebijakan integrasi tenaga kerja selama satu dekade ini. Beberapa negara Eropa mencoba memfokuskan perhatiannya agar para imigran dapat bekerja. Sebagai hasilnya kebijakan yang dibuat dapat memperjuangkan untuk memfasilitasi perkembangan karir dari waktu ke waktu. Para imigran yang baru tiba di Eropa sering kali menemui kendala di tempat kerjanya, sebagai hasilnya terbatas penguasaan bahasa, diskriminasi dan kesulitan lainnya dari kebutuhan kualifikasi, keahlian serta pengalaman kerja. Banyak yang berpengalaman terjebak didalam periode berlarut – larut dari kemalasan, pengangguran atau masa kerja yang lama dengan keahlian rendah. Sementara di Amerika Serikat negara yang terkenal dengan slogan Land of the Dream ( Tanah Impian ) menjadi daya tarik tersendiri bagi para imigran gelap. Pada Kamis (20/11) Presiden Obama menetapkan sebuah kebijakan bagi para imigran gelap yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Kebijakan yang disambut gembira oleh para pengacara dan aktivis imigran ini berisi akan memberikan perlindungan kepada jutaan imigran illegal dari ancaman deportasi dan memberikan kesempatan untuk mengajukan ijin kerja. Media Wall Street Journal melaporkan bahwa orang yang telah bermukim di AS selama minimal lima tahun dan orang tua yang telah menjadi warga sah AS atau warga yang bermukim secara sah, semua itu termasuk kedalam kategori kebijakan baru ini. Pemerintahan Obama mengatakan, bahwa lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan sesuai hukum imigrasi yang berlaku untuk mencocokkan apa yang digambarkan oleh Presiden. Meskipun Kongres belum melakukan tindakan apapun untuk merubah kebijakan imigrasi. Partai Republik mengkritik kebijakan ini karena dianggap melampaui wewenang presiden. Sementara itu di negara yang terkenal dengan sebutan Benua Kangguru, Australia, pemerintah menerapkan hal berbeda mengenai kebijakan untuk menangani imigran gelap di negaranya. Pemerintahan Tonny Abbott boleh saja menyatakan kemenangannya dalam penghentian perahu imigran tapi itu hanya permulaan dari respon yang diberikan Australia terhadap penanganan krisis kemanusiaan jangka panjang akibat harus memindahkan imigran. Hal ini telah diungkapkan pada laporan tentang kebijakan pencari suaka di Australia. Laporan yang diberi judul ‘Diluar Perahu: membangun kebijakan suaka dan pengungsi untuk jangka panjang’ merupakan dokumen bipartisan yang penting tentang kebijakan pencari suaka, yang dikeluarkan tahun ini. Pada laporan tertera, “Dihadapi pada masalah unik dari membatasi orang di lokasi sulit Papua New Guinea dan Nauru, ada sebuah kasus keputusan penting terhadap pencari suaka yang lebih cepat dari di Australia”. Harus ada peningkatan terhadap penanganannya dari 13.750 menjadi 25.000 orang, yang mendesak pemerintah untuk mengembangkan kerangka kerjasama regional yang berkelanjutan dengan negara – negara seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kelly Tolhurst seorang kandidat pemilu dari partai konservatif, lebih jauh menegaskan perlunya ada perubahan dari pemerintah Inggris terhadap kebijakan imigrasi. Tolhurst memarahi pemimpin partainya Perdana Menteri Inggris, David Cameron atas kurangnya tindakan terhadap isu ini dan mengklaim pemilihannya telah disakiti oleh pejabat tinggi imigrasi. Dari sekian banyak pasport baru Inggris yang dikeluarkan kepada orang yang bukan berasal dari Uni Eropa, 14,6% diberikan kepada mereka yang berasal dari India, diikuti imigran dari Pakistan dengan 9,5%. Menurut angka laporan terakhir dari Eurostat, hampir tiga per empat dari jumlah kewarganegaraan baru di Uni Eropa dikabulkan oleh enam negara. Dengan jumlah terbanyak di Inggris diikuti Jerman, Perancis, Spanyol, Italia dan Swedia kesemuanya memiliki masalah keimigrasian yang tinggi. Juru bicara parlemen mengatakan, kewarganegaraan Inggris adalah keistimewaan, bukan merupakan hak. “Kami berharap mereka yang ingin tinggal disini dapat menunjukkan kesiapannya dan dapat berintegrasi kedalam masyarakat. Pemerintahan ini telah memperketat perolehan kewarganegaraan dan semua pemohon wajib untuk lulus ujian bagaimana tata cara kehidupan di Inggris dan penguasaan bahasa Inggris yang relevan, baik dalam berbicara dan mendengar, “ungkap juru bicara, seperti dilansir RT. Debat tentang imigrasi ini telah banyak menarik perhatian masyarakat, PM David Cameron menguraikan proposalnya saat berpidato tentang kebijakan barunya ini di West Midlands. Cameron mengatakan ia yakin dapat melakukan perubahan terhadap dasar dari migrasi Uni Eropa yang masuk ke Inggris dan karena itu kampanye Inggris untuk tetap berada dalam Uni Eropa sampai referendum pada 2017 mendatang. Pokok permasalahan yang disampaikan pada pidatonya adalah: menghentikan migrant Uni Eropa dari keuntungan bekerja seperti pengembalian pajak dan akses mendapatkan rumah dari bantuan sosial selama 4 tahun. Melarang migran mengklaim tunjangan anak dan kredit pajak bagi anak yang hidup diluar wilayah Inggris. Memulangkan migrant dari Inggris setelah dalam 6 bulan tidak menemukan pekerjaan. Mambatasi hak migrant untuk membawa anggota keluarga ke Inggris. Mempercepat pemulangan migran yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Menghapus larangan masuk kembali ke Inggris bagi pengemis dan penipu. Menghentikan warga dari negara yang baru bergabung dengan Uni Eropa untuk bekerja di Inggris, sampai keadaan ekonomi negara tersebut dapat mendekati negara maju anggota Uni Eropa. Cameron menambahkan, tak ada keraguan bahwa penawarannya ini akan membutuhkan perubahan pada perjanjian yang mengatur Uni Eropa. “Kami layak untuk didengar dan kami harus didengar. Ini adalah isu yang penting untuk orang Inggris dan untuk masa depan kita sebagai Uni Eropa, “ungkap Cameron, seperti dilansir BBC. “Rakyat Inggris tidak akan mengerti, sebetulnya saya juga tidak akan mengerti jika jalan yang masuk akal tak dapat ditemui, yang akan membantu menyelesaikan tempat negara ini di Uni Eropa sekali dan untuk semua, “tambah Perdana Menteri Inggris. Survei yang dilakukan untuk lembaga British Future yang memberikan masukan pada pemerintah, sebanyak 25% responden warga Inggris percaya bahwa, “Pemerintah harus bersikeras bahwa semua imigran harus kembali ke negara asal mereka, apakah keberadaan mereka disini sah secara hukum atau diluar aturan hukum.”