Sri Lanka berharap diadakannya sebuah penyelidikan dalam negeri dalam waktu sebulan dari kekejaman perang saudara. Kepada BBC, Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mengatakan, tim penyelidik dari PBB tidak diikutsertakan dalam penyelidikan ini, namun pandangan mereka terhadap kasus ini akan dijadikan pertimbangan. Pendahulu Sirisena, mantan Presiden Mahinda Rajapaksa secara konsisten menolak untuk berkerja sama dengan PBB. ...Pihak militer dan pemberontak Macan Tamil keduanya dituduh melakukan kekejaman selama perang yang berlangsung selama 26 tahun, yang berakhir pada 2009. Pada konflik selama dua dekade masyarakat yang menjadi korban tewas cukup banyak, jumlahnya berkisar antara 80.000 dan 100.000 orang. Pada bulan terakhir pada perang itu diperkirakan ribuan masyarakat sipil Tamil tertembak oleh pemerintah. Presiden Sirisena mengatakan komite investigasi akan bekerja secara efisien, seimbang, sesuai hukum, dan tidak memihak. Terkait tidak terlibatnya PBB dalam hal ini, Sirisena menyatakan: “Kami siap menerima nasehat dan pandangan mereka terkait penyelidikan, tapi aku tidak berpikir bahwa kami memerlukan bantuan dari luar, karena memiliki semua sumber daya untuk melakukan ini”. Melihat gaya kepemimpinannya, Maithripala Sirisena merupakan figur pemimpin yang berbeda dibanding dengan Mahinda Rajapaksa, pendahulunya yang kontroversial. Pada isu – isu dimana Rajapaksa selalu tampak keras kepala, Presiden Sirisena terlihat lebih membuka pintunya sedikit lebih lebar. Jadi Sri Lanka tetap saja tidak mengijinkan tim penyelidik kejahatan PBB untuk turut serta. “Kami dapat mempertimbangkan pendapat mereka dalam melakukan tugas kami, untuk membuatnya lebih produktif, “ucap Presiden Sirisena, seperti dikutip BBC. Dewan Keamanan Nasional akan memeriksa rincian orang, kebanyakan dari Tamil yang telah ditahan tanpa tuduhan, beberapa diantaranya selama bertahun – tahun dan akan dilaporkan kembali apakah akan melakukan tuntutan atau membebaskan mereka. Dia bersikeras sekarang ada ruang dialog terbuka untuk perbedaan pendapat tentang isu-isu termasuk kejahatan perang. Namun ia tidak percaya tuduhan kejahatan perang yang terkandung seperti dalam film documenter ’No Fire Zone’ yang ditayangkan pada stasiun televisi Inggris, Channel 4. Bulan lalu PBB menyetujui untuk menunda laporan yang telah lama ditunggu atas tuduhan kejahatan perang, seraya mengatakan pemerintahan baru lebih bersedia untuk bekerjasama dibanding pemerintahan sebelumnya. Kemenangan Sirisena yang diraihnya pada Januari mengejutkan mantan sekutu Rajapaksa. Namun mantan Presiden ini dapat saja mengajukan diri sebagai perdana menteri pada pemilu parlemen akhir tahun ini. Para analis mengatakan penolakan Sirisena untuk mengijinkan turut sertanya penyelidik PBB, diperkirakan untuk mengambil hati suara pemilih di wilayah Sinhalese, yang sebagian besar menentang penyelidikan internasional. “Kami berharap untuk memulai perjalanan baru untuk menerapkan rekonsiliasi, kohabitasi, persaudaraan serta persahabatan diantara warga Sri Lanka juga untuk memenangkan opini internasional terkait isu ini, “sambung Sirisena. Dukungan suara besar juga diberikan oleh warga Tamil dan Muslim dalam kemenangannya di pemilu Januari. Sebagai hasilnya ia harus berurusan dengan warisan perang dan mempromosikan rekonsiliasi nasional.
Label: dipandang lebih terbuka oleh internasional, kejahatan perang Sri Lanka, PBB, perang saudara, Presiden Maithripala Sirisena, Sri Lanka
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar