pump up your life

GENEVA – PBB melalui salah satu badan organisasinya UNHCR serta pejabat lainnya pada Selasa (19/5), meminta kepada Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk turun tangan membantu pengungsi yang masih terdampar di laut, sebagai upaya menghadapi krisis migran di wilayah Asia Tenggara. ... Sebuah pernyataan tertulis berbunyi bahwa ketiga negara dan 10 negara ASEAN lainnya harus memprioritaskan penyelamatan manusia dalam agenda mereka, dengan memperkuat misi pencarian dan penyelamatan juga memfasilitasi keamanan mereka. Juga dikatakan bahwa migran harus diberi tempat tinggal sementara pada daerah aman dan kondisi layak huni, perawatan kesehatan. Setiap migran juga harus ditelusuri latar belakangnya untuk menentukan pemberian perlindungan sebagai pengungsi, pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan atau korban perdagangan manusia. Dalam pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua UNHCR, Antonio Guterres, ketua komisi hak asasi manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, Organisasi Internasional untuk Migrasi, William L Swing dan perwakilan khusus dari Sekretaris Jenderal PBB, Peter Sutherland. Aksi pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand telah menimbulkan kecaman internasional terkait penolakan masuk bagi para manusia perahu yang membawa para pengungsi Rohingya yang putus asa dari Myanmar dan Bangladesh. Kini nasib mereka jadi terkatung – katung di lautan tanpa bekal makanan dan tujuan pasti. Dalam pernyataan juga tertera lebih dari 88.000 migran telah melaut sejak 2014, sebanyak 25.000 orang telah mendarat dalam tiga bulan pertama tahun ini. “Hampir 1.000 orang diyakini telah tewas di laut dikarenakan minimnya keselamatan selama perjalanan dan jumlah yang sama mengalami kekerasan serta pelecehan yang dilakukan para oknum penyelundup manusia, “tulis pernyataan dilansir AFP. Selama pelayaran Teluk Benggala, para migran dan pengungsi hanya diberi makan nasi putih dan menglami kekerasan termasuk kekerasan seksual. Para wanita diperkosa, anak – anak dipisahkan dari orang tua mereka dan disalahgunakan. Para lelaki mengalami penyiksaan kemudian dibuang di lautan. Pejabat PBB mengatakan negara tujuan harus menghentikan penahanan imigrasi dan langkah – langkah hukum lainnya dan juga harus menghentikan jaringan perdagangan manusia dan melawan xenophobia. Faktor ekonomi menjadi alasan utama sebagian besar pengungsi asal Bangladesh, namun Rohingya yang menjadi warga minoritas di Myanmar melarikan diri dari negaranya akibat sering mengalami kekerasan sectarian dan diskriminasi di tengah – tengah mayoritas penduduknya yang menganut agama Budha. UNHCR mengatakan, setiap musim semi banyak perahu berlayar kearah selatan Teluk Benggala, berusaha menaklukkan badai hujan, mengorbankan nyawa ratusan orang.

Sri Lanka berharap diadakannya sebuah penyelidikan dalam negeri dalam waktu sebulan dari kekejaman perang saudara. Kepada BBC, Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mengatakan, tim penyelidik dari PBB tidak diikutsertakan dalam penyelidikan ini, namun pandangan mereka terhadap kasus ini akan dijadikan pertimbangan. Pendahulu Sirisena, mantan Presiden Mahinda Rajapaksa secara konsisten menolak untuk berkerja sama dengan PBB. ...Pihak militer dan pemberontak Macan Tamil keduanya dituduh melakukan kekejaman selama perang yang berlangsung selama 26 tahun, yang berakhir pada 2009. Pada konflik selama dua dekade masyarakat yang menjadi korban tewas cukup banyak, jumlahnya berkisar antara 80.000 dan 100.000 orang. Pada bulan terakhir pada perang itu diperkirakan ribuan masyarakat sipil Tamil tertembak oleh pemerintah. Presiden Sirisena mengatakan komite investigasi akan bekerja secara efisien, seimbang, sesuai hukum, dan tidak memihak. Terkait tidak terlibatnya PBB dalam hal ini, Sirisena menyatakan: “Kami siap menerima nasehat dan pandangan mereka terkait penyelidikan, tapi aku tidak berpikir bahwa kami memerlukan bantuan dari luar, karena memiliki semua sumber daya untuk melakukan ini”. Melihat gaya kepemimpinannya, Maithripala Sirisena merupakan figur pemimpin yang berbeda dibanding dengan Mahinda Rajapaksa, pendahulunya yang kontroversial. Pada isu – isu dimana Rajapaksa selalu tampak keras kepala, Presiden Sirisena terlihat lebih membuka pintunya sedikit lebih lebar. Jadi Sri Lanka tetap saja tidak mengijinkan tim penyelidik kejahatan PBB untuk turut serta. “Kami dapat mempertimbangkan pendapat mereka dalam melakukan tugas kami, untuk membuatnya lebih produktif, “ucap Presiden Sirisena, seperti dikutip BBC. Dewan Keamanan Nasional akan memeriksa rincian orang, kebanyakan dari Tamil yang telah ditahan tanpa tuduhan, beberapa diantaranya selama bertahun – tahun dan akan dilaporkan kembali apakah akan melakukan tuntutan atau membebaskan mereka. Dia bersikeras sekarang ada ruang dialog terbuka untuk perbedaan pendapat tentang isu-isu termasuk kejahatan perang. Namun ia tidak percaya tuduhan kejahatan perang yang terkandung seperti dalam film documenter ’No Fire Zone’ yang ditayangkan pada stasiun televisi Inggris, Channel 4. Bulan lalu PBB menyetujui untuk menunda laporan yang telah lama ditunggu atas tuduhan kejahatan perang, seraya mengatakan pemerintahan baru lebih bersedia untuk bekerjasama dibanding pemerintahan sebelumnya. Kemenangan Sirisena yang diraihnya pada Januari mengejutkan mantan sekutu Rajapaksa. Namun mantan Presiden ini dapat saja mengajukan diri sebagai perdana menteri pada pemilu parlemen akhir tahun ini. Para analis mengatakan penolakan Sirisena untuk mengijinkan turut sertanya penyelidik PBB, diperkirakan untuk mengambil hati suara pemilih di wilayah Sinhalese, yang sebagian besar menentang penyelidikan internasional. “Kami berharap untuk memulai perjalanan baru untuk menerapkan rekonsiliasi, kohabitasi, persaudaraan serta persahabatan diantara warga Sri Lanka juga untuk memenangkan opini internasional terkait isu ini, “sambung Sirisena. Dukungan suara besar juga diberikan oleh warga Tamil dan Muslim dalam kemenangannya di pemilu Januari. Sebagai hasilnya ia harus berurusan dengan warisan perang dan mempromosikan rekonsiliasi nasional.