pump up your life

SEOUL – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memberi perintah pada angkatan bersenjata Korea Utara untuk bersiap siaga. Perintah pemimpin Korea Utara ini terutama dikhususkan pada divisi persenjataan nuklir. Mereka harus bersiaga untuk tindakan serangan pencegahan yang dapat terjadi kapan saja. Hal ini disampaikan setelah sebelumnya PBB menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara pada Rabu (2/3) karena melakukan uji coba nuklir. Foto/Reuters: Kim Jong-Un umumkan kesiapan persenjataan nuklirnya ... Kantor berita Korut KCNA kemarin melaporkan, bahwa hulu ledak nuklir dikerahkan dalam posisi siaga, sehingga dapat diluncurkan tiap saat. Dia juga mengingatkan bahwa situasi di semenanjung Korea menjadi sangat berbahaya. Hal ini membuat otoritas Korut merasa penting untuk menerapkan strategi militernya ke tingkat “serangan pencegahan”. Situasi seperti ini sudah beberapa kali dialami Korut setiap kali ada ketegangan. Korut diketahui hanya memiliki jumlah hulu ledak nuklir dalam jumlah kecil. Para ahli menilai kemampuan yang dimilki Korut untuk membuat hulu ledak hingga berfungsi sesuai sistemnya. KCNA juga melaporkan Kim membuat pernyataan setelah dirinya menyaksikan latihan militer Korut. Juga dikatakan bahwa persenjataan Korut mampu menjangkau wilayah Korsel. Kim mengatakan, Korea Utara harus memperkuat senjata nuklir baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, serta menekankan pada keinginannya mengerahkan senjata berhulu ledak nuklir demi mempertahankan bangsa. "Seluruh senjata itu harus siap ditembakkan kapanpun," tulis KCNA mengutuip pernyataan Kim. Sementara itu pihak AS menganggap remeh ancaman Kim Jong Un yang dianggap sebagai pameran senjata belaka. “Kami belum melihat uji coba atau demonstrasi kemampuan Korut membuat hulu ledak nuklir dan menaruhnya pada rudal balistik antar benua (ICBM),” jelas seorang pejabat keamanan AS pada AFP. Dia menambahkan pasukan AS dan sekutunya telah siap jika diperlukan untuk menangkal jika terjadi serangan. Park Geun-Hye Presiden Korea Selatan berjanji bahwa otoritas Korsel akan memberi hukuman tegas jika ada aksi provokasi yang dilakukan Korut. Dia juga mengingatkan buruknya tanggapan Korut atas dijatuhkannya sanksi PBB. Pada Kamis (3/3)Menteri Pertahanan Korea Selatan menegaskan Korut meluncurkan roket di lepas pantai kedalam laut hingga kedalaman 150 km. Aksi ini menyebabkan Korut menerima sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Otoritas Pyongyang juga menolak sanksi yang dijatuhkan dengan menganggapnya sebagai suatu tindakan yang tidak adil, terlarang dan tak bermoral dan berjanji tetap akan mengembangkan persenjataan nuklirnya. “Penguatan persenjataan penangkal nuklir kami adalah latihan yang legal serta merupakan hak kami untuk pertahanan diri. Ini akan terus berlangsung selama kebijakan bermusuhan yang dilakukan AS masih berjalan,” jelas Menteri Luar Negeri Korut dalam pernyataannya.

BEIJING – Kementrian Luar Negeri China pada Senin (15/2) mendesak pihak Amerika Serikat dan Korea Utara untuk melakukan duduk bersama saling bertatap muka untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketegangan meningkat di semenanjung Korea tak lama berselang setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran roket. ... Pemerintah China sangat marah dan menentang atas aksi peluncuran roket Korut, mereka juga khawatir akan rencana otoritas Washington dan Seoul yang akan mengerahkan sistim rudal pertahanan milik AS. Jika terjadi dikhawatirkan akan berdampak bagi kepentingan dan keamanan China. “Masalah utama dari isu nuklir di semenanjung ini adalah antara AS dan Korut,” jelas Hong Lei, juru bicara Kementrian Luar Negeri China dilansir Reuters. "Kami mendesak Amerika Serikat dan Korea Utara untuk duduk bersama dan melakukan komunikasi serta negosiasi, untuk mencari jalan terbaik dari kekhawatiran masing-masing dan akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan bersama," imbuh Lei. Otoritas Korea Utara meluncurkan roket jarak jauhnya pada Minggu (7/2) dengan membawa satelit. Komunitas internasional mengecam aksi peluncuran roket ini yang dilakukan beberapa minggu setelah Korut melakukan uji coba bom nuklir. Otoritas Korut bersikeras bahwa peluncuran roketnya untuk keperluan perdamaian, namun Seoul dan Washington berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB karena menggunakan teknologi rudal balistik yang dilarang oleh resolusi itu. PBB juga menyatakan percobaan nuklir Korut ini melanggar resolusi PBB. China yang dulunya pernah menjadi aliansi diplomatik terdekat Korea Utara merasa frustasi dengan aksi yang dilakukan negara ini. Dalam sebuah tulisan dari China Daily dikatakan bahwa sanksi PBB terhadap Korut “benar-benar menggigit”. "Ancaman senjata nuklir milik Korut lebih nyata dari sebelumnya," tulis China Daily. Hong Lei juga beberapa kali menulang pernyataannya bahwa Korut harus membayar mahal atas apa yang dilakukannya.

NEW YORK – Pada Senin (18/8) Dewan Keamanan PBB mendukung desakan upaya pembicaraan damai di Suriah. Ini merupakan langkah yang diambil dari Rusia bersama 14 negara lainnya. Alexis Lamek, Wakil Duta Besar Perancis memuji kesatuan suara yang dicapai sebagai pencapaian yang bersejarah, ini merupakan kali pertama dalam waktu dua tahun dewan mencapai kesepakatan politik bagi Suriah. ... “Kita tak dapat mengalahkan kelompok ISIS tanpa adanya organisasi transisi di Suriah, “ucap Lamek dilansir AFP. Venezuela yang selama ini telah menjadi negara sahabat bagi Suriah, memisahkan diri dari bagian pernyataan, yang menyerukan transisi politik untuk mengakhiri perang selama empat tahun. Rafael Ramirez utusan dari pemerintah Venezuela mengatakan, dewan telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya yang bisa dijadikan contoh dengan memberikan dukungan terhadap Suriah. Dia mengatakan ini melanggar hak – hak bangsa Suriah untuk menentukan nasibnya sendiri. Upaya perdamaian ini direncanakan dimulai pada September, akan dibentuk empat kelompok kerja untuk fokus pada pembentukan keamanan dan perlindungan, kontra terorisme, politik, hukum dan rekonstruksi. Penentuan langkah perdamaian ini diambil ditengah sibuknya urusan diplomatik dengan Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Iran yang tengah berupaya penuh untuk mengakhiri perang yang telah merenggut 240.000 nyawa. Dalam rancangan pernyataan buatan Perancis ini terdapat 16 poin yang telah dinegosiasikan oleh Staffan de Mistura seorang utusan PBB, sejak dia melakukan pendekatan upaya damai ini dengan dewan keamanan PBB pada bulan lalu. Utusan Perancis menekankan proses untuk menentukan bentuk pemerintahan yang tepat bagi Suriah akan meningkatkan perlawanan terhadap kelompok ISIS, yang telah meluaskan wilayah kekuasaannya di Suriah selama setahun terakhir. Untuk mewujudkan keadaan damai tanpa adanya peperangan, Dewan meminta semua pihak untuk bekerja sama dengan dibentuknya proses politik transisi pimpinan Suriah yang memiliki legitimasi aspirasi bagi seluruh rakyat Suriah. Proses perdamaian termasuk terwujudnya sebuah pemerintahan transisional yang inklusif dengan kekuatan eksekutif yang cukup, yang mana dapat terbentuk kesepakatan bersama sementara memastikan keberlangsungan institusi pemerintah. Pernyataan tidak menyinggung secara detil terkait masa depan dari Presiden Bashar al Assad, namun hal ini jelas dinyatakan oleh pemerintahan negara barat bahwa proses transisi juga termasuk mundurnya Assad dari jabatan presiden. Dewan Keamanan PBB juga menyatakan bahwa krisis di Suriah merupakan situasi darurat kemanusiaan terbesar di dunia saat ini, yang mana mengharuskan 12 juta warga Suriah meninggalkan rumah mereka mengungsi ke tempat aman. Pernyataan dibuat sehari setelah pemerintah Suriah melancarkan serangan udara pada kota yang dikuasai oleh pemeberontak dekat Damaskus. Pada tempat ini pasukan pemberontak menewaskan 96 orang dan merupakan serang paling mematikan dalam peperangan. Pemerintah Rusia baru – baru ini membuat rencana untuk mendaftarkan pemerintahan Damaskus dalam kampanye melawan kelompok ISIS, namun hal ini mendapat penolakan dari Arab Saudi yang merupakan negara kunci dalam pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan ISIS. Dewan meminta Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon melaporkan kembali kepada dewan dalam pertemuan konsultasi berikutnya dalam waktu 90 hari.