pump up your life

WASHINGTON – Para politisi Amerika Serikat mengajukan perubahan kebijakan bagi warga Eropa dan negara lain yang masuk ke AS tanpa memerlukan visa. Mereka khawatir bahwa para militan yang berasal dari negara tanpa visa ini dapat memanfaatkan aturan ini untuk melakukan teror di dalam Amerika Serikat. Program pembebasan visa meliputi 38 negara untuk jenis visa turis. Program ini diberi nama ‘Achilles’ artinya tumit Amerika, “ucap Senator Dianne Feinstein. Teror yang dialami kantor penerbitan Charlie Hebdo di Perancis pada Januari, telah membuat kekhawatiran Washington. Mereka yakin bahwa para ekstrimis yang memiliki passport Barat dapat memasuki wilayah AS dengan program bebas visa. Kepada media CNA Senator Feinstein, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Komite Intelijen mendesak agar aturan ini diperketat, bekerja cepat untuk membentuk aturan yang akan segera diajukan. Anggota parlemen lainnya juga mengincar perubahan ini, termasuk Candice Miller dari partai Republik dari Michigan, ia mengemukakan program bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) berhak untuk menangguhkan negara – negara dari program bebas visa ini, apabila mereka gagal memberikan informasi penting atas tersangka yang berbahaya. Penyerangan Paris dilakukan oleh orang yang memiliki pasport Perancis dan tingginya jumlah angka warga negara Eropa yang ikut berperang melawan militan di Suriah dan Irak, diperkirakan antara 3.000 – 5.000 orang. Hal ini merupakan sebuah peringatan bagi AS dari bahaya ancaman teror. Zacarias Moussaoui, yang diketahui sebagai ‘pembajak ke-20’ pada 11 September 2001 masuk ke AS sangat mudah dengan menunjukkan pasport Perancis. Sementara Richard Reid yang mencoba melakukan peledakan maskapai AS pada Desember 2001 dengan bom yang disembunyikan dibawah sepatunya, ia tidak memerlukan visa karena memiliki pasport Inggris. Namun begitu, pemerintah AS melakukan perubahan prosedur bagi negara yang tergabung dalam program bebas visa sejak ‘serangan 9/11’. Dimulai pada 2008 penumpang yang akan masuk ke AS dari negara dengan program bebas visa, sebelumnya harus mengisi selembar formulir khusus yang dikenal dengan nama Electronic System for Travel Authorization (Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan). Deputi Direktur Kejahatan Dalam Negeri, Christian Beckner mengatakan, formulir elektronik ini adalah sebuah hal penting, sehingga memungkinkan otoritas AS untuk dapat memeriksa lebih awal siapa yang akan masuk kedalam wilayahnya. Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, Jeh Johnson pada Kamis mengingatkan akan menjadi suatu kesalahan untuk menghentikan program bebas visa ini, tapi ia sadar bahwa kemanan untuk program ini dapat ditingkatkan. “Kami melibatkan semua aliansi kami di Eropa dan lainnya untuk mendorong mereka untuk memelihara dan bertukar informasi perjalanan tentang individu yang dicurigai, “ucap Johnson seperti dilansir CNA. Beberapa anggota parlemen keberatan bahwa negara – negara yang tergabung dalam program ini tidak memenuhi kewajibannya untuk berbagi informasi tentang orang yang dicurigai. “Sementara Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) terus memeriksa semua pemohon visa dan mencocokkan dengan pusat data terorisme. Kami tidak secara rutin mendapat informasi penting untuk mengidentifikasi dan menghentikan pejuang militan asing ini yang berhubungan dengan AS dari negara – negara peserta program visa ini, “ungkap Miller. Seorang Profesor hukum di Universitas Syracuse, Nathan Sales mengatakan, cara terbaik terkait peningkatan keamanan adalah pertukaran data intelijen. “Solusinya adalah tidak untuk menghentikan program bebas visa ini, tapi melakukan kerjasama pertukaran data intelijen yang disahkan secara hukum dan memperpanjang ruang lingkup kerjasama pertukaran data intelijen ini, “ujar Sales.