pump up your life

BANGKOK – Pembahasan konstitusi baru negara Thailand dimulai pada Senin (20/4) termasuk didalamnya adalah poin untuk menghentikan pemenang mayoritas dan mengijinkan pejabat tak terpilih untuk memerintah, dalam usaha yang diajukan oleh junta Thailand untuk mengakhiri kekacauan politik yang berlangsung selama hampir satu dekade. ... Junta Thailand diwakili oleh Dewan Reformasi Nasional (NRC) dalam pengajuan konsep yang akan menjadi dibahas selama satu minggu. Namun, secara garis besar hal ini dipandang sengai upaya penyerangan atas suksesnya pemilu dari mantan pemimpin negara yang dijabat oleh klan Shinawatra. Partai yang dipimpin dan sejalan dengan keluarga milyader Thaksin Shinawatra telah memenangi setiap pemilihan umum sejak 2001, memicu terjadinya dua kudeta yang didukung kelompok royalis dan hampir satu dekade situasi kepahitan warga yang sering berujung dengan kekerasan. Sejak berakhirnya pemerintahan monarki pada 1932, konstitusi Thailand telah mengalami perubahan lebih dari dua belas kali. Dilansir AFP, pada Senin, Borwornsak Uwanno, ketua Komite Konstitusi Konsep (CDC) mengatakan gubahan baru nantinya tidak akan memperbolehkan mayoritas pemerintahan untuk menjadi diktator dalam parlemen. Pemimpin kudeta pada Mei 2014 mengatakan perubahan konstitusi diperlukan untuk memberi keadilan menjelang pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan. Dia membantah melalui televisi atas tuduhan bahwa hal ini sebagai dalang dari berakhirnya era kepemimpinan Shinawatra, melainkan akan memperdayai warga Thailand dengan mengorbankan politisi. Dalam ajuan konsep itu tertera bahwa pemilu mendatang akan menerapkan sistim yang dianut negara Jerman yaitu system perwakilan yang proporsional, yang akan mengedepankan partai kecil dan pemerintahan koalisi. Nantinya perdana menteri tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, untuk menghindari ketimpangan legislatif dalam koalisi. Anggota parlemen juga dilarang untuk menjadi menteri, agar mereka tak dapat memberikan pengaruhnya pada pemerintah, “tambah Borwornsak. Para analis mengatakan konsep tersebut tidaklah murni demokrasi, ini kembali ke jaman dimana para royalis dan militer mempunyai cengkeraman kuat dalam politik. Cengkeraman ini terancam dengan munculnya keluarga Shinawatra, yang mendapat dukungan dari wilayah utara yang lebih miskin dibanding wilayah selatan dan sejarah membuktikan mendapat wilayah kekuasaan lebih kecil.