Saat membuat perumusan kebijakan adalah suatu metode penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ada banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan. Membuat Kebijakan Publik Yang Baik dan Berguna Saat membuat perumusan kebijakan adalah suatu metode penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ada banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, para ahli harus menguasai makna kebijakan dan perumusan kebijakan, hali ini berkaitan dengan siklus, lingkungan dan prosedur perumusan kebijakan, serta faktor-faktor lainnya. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para ahli terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki. Ada tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yaitu teori rasional-komprehensif yang mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Teori incremental yang tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Teori mixed scanning yang menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori inkremental. Ketiga teori ini tertera dalam buku karya Profesor James E Anderson, berjudul Public Policy Making. Selain itu, Anderson juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, pertama nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi, kedua afiliasi partai politik, ketiga kepentingan konstituen, keempat opini public, kelima penghormatan terhadap pihak lain dan keenam adalah aturan kebijakan itu sendiri. Selanjutnya selain aspek – aspek yang sudah disebutkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan. Para politisi harus mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan para ilmuwan juga harus mengetahui tentang kebijakan. Sehingga dapat terjadi persamaan persepsi didalam komunitas yangmana kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan. Orang dapat dengan mudahnya menjadi tak terlihat antara para kritikus kebijakan dan ilmuwan atau mereka menganggap sebagai hambatan untuk menerima dari kebijakan tertentu atau teknologi hanya sebagai tren sesaat saja. Ini sederhana saja tentunya karena dijumpai banyak cara dimana orang bisa dan dapat menyuarakannya didalam demokrasi saat ini, tapi demi kepentingan untuk menjaga keseimbangan berikut hal yang harus diperhatikan. Tidak ada hal yang bersifat publik. Ada banyak ragam dari perbedaan public yang dapat menghasilkan, membentuk situasi atau dapat dibentuk dari isu – isu berbeda. Untuk analisa yang mendalam dan bijaksana harus melihat ke Publik yangmana ? Kapan ?. Itu berarti bahwa tidak ada rumusan yang sederhana untuk suatu keterlibatan. Manusia sangat mampu dalam memahami permasalahan rumit dan teknologi. Waktu dan pembuat kebijakan dan ilmuwan dikejutkan oleh sebagian orang, apa yang dapat dipahami oleh manusia bila diperlukan dari kompleksitas pemilihan sumber daya dengan penerapan prinsip biologi sintetis. Hal ini membutuhkan masukan dari para ahli dan membutuhkan waktu untuk cerminan dan diskusi, namun hal itu patut dilakukan. Orang ingin dapat berpartisipasi dalam keputusan sekitar kebijakan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tidak berarti semuanya ingin, atau ada yang ingin terlibat sepanjang waktu, tapi orang ingin tahu bahwa hal ini benar terjadi dan banyak yang ingin berpartisipasi secara langsung. Begitu mereka terlibat, mereka ingin bahwa masukannya didengar dan mereka ingin diberitahu hasilnya dari keterlibatan mereka. Orang tidak anti ilmu pengetahuan atau anti teknologi. Secara utuh manusia dapat menghargai dan senang jika ada kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut harus diseimbangkan dengan adanya prioritas, alternative, pengawasan dan kepemilikan, keamanan, keadilan, regulasi dan tata kelola. Orang dapat juga menjadi ahli. Orang banyak yang memiliki pengetahuan namun hanya kurang dalam pendalamannya. Mungkin hanya sekitar pengetahuan praktis yang melengkapi analisis akademis atau sangat khusus. Orang dapat memberikan keahliannya disamping nilai – nilai dan keyakinan mereka kedalam diskusi apapun. Orang dapat bertanya yang tak terpikirkan oleh para ahli. Seringkali hal ini membuat orang terjebak oleh keahlian seseorang dan gagal menentukan prioritas dari situasi yang ada, karena disibukkan oleh hal – hal kecil. Pada suatu dialog publik kemampuan dari orang yang bukan ahlinya dalam mengajukan pertanyaan dapat memberikan cara pandang yang berbeda. Pembuat kebijakan dan para ahli hanya manusia. Mereka juga dapat memahami akan adanya potensi bias, konflik kepentingan dan semua kesalahan yang dapat berpengaruh kepada semuanya dan berharap mendapat pengakuan serta penanganan yang transparan. Pembuat kebijakan dan para ahli harus dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dua arah mutlak diperlukan, perihal menyampaikan sesuatu dan mendengarkan hal yang disampaikan keduanya sangat penting. Musyawarah masyarakat dapat membantu mengurangi risiko gagalnya kebijakan yang telah diusulkan. Untuk menghindari kemungkinan dari rasa malu, menggali informasi awal dari kebijakan tertentu dapat menemukan ide dari pihak oposisi sehingga dapat berpengaruh terhadap sebuah keputusan. Ada banyak cara untuk berhubungan dengn orang. Orang memiliki berbagai macam cara dalam mengemukakan pandangannya agar didengar oleh orang lain, mulai dari proses demokrasi secara formal atau secara langsung. Publik dengan pemikiran yang kuat atau ketertarikan tertentu cenderung sangat terlihat. Tapi ada cara lain agar pendapatnya lebih diterima oleh beragam orang sehingga dapat berkontribusi.
Label: Kebijakan Publik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar