pump up your life

BANGKOK – Thailand akan mengadakan pemilu pada 2017, meskipun rancangan konstitusi yang diajukan tahun ini tidak mencapai dukungan mayoritas dalam referendum. Rencana ini diungkapkan kemarin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha. ... Negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini telah lama dihantui oleh ketidakstabilan politik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara upaya untuk menerapkan kembali pemerintahan dengan asas demokrasi mendapat pengawasan ketat dari penguasa junta militer yang berkuasa sejak kudeta 2014. “Tak peduli, apakah rancangan konstitusi ini lolos referendum atau tidak, pemerintah tetap akan mengadakan pemilu pada 2017 sesuai dengan rencana,” jelas Prayuth Chan-O-Cha dilansir Reuters. Namun Chan-O-Cha tidak merinci alasan tetap diadakannya pemilu meski rancangan konstitusi mendapat penolakan. Namun pernyataannya ini semata-mata untuk meredam kekhawatiran jika pemerintahan kembali menganut sistim demokrasi dapat beujung pada kegagalan. “Saya berjanji bahwa pemilu akan dilaksanakan pada Juli 2017,” lanjut Chan-O-Cha. Saat terjadi kudeta pada 22 Mei 2014 Jenderal Prayuth menjadikan dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri Thailand, tak hanya itu militer juga melakukan perubahan terhadap konstitusi yang ada. Aktivis dari partai democrat dan beberapa partai politik lainnya mengatakan rancangan konstitusi ini akan melemahkan perkembangan sistim demokrasi dan koalisi yang lemah sehingga mudah dimanipulasi oleh pemerintahan junta. Meechai Ruchupan, Ketua Komite Rancangan Konstitusi mengatakan bahwa konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lama akibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan anggota parlemen. Artikel kontroversial mencakup beberapa ketentuan yang memberdayakan Mahkamah Konstitusi untuk campur tangan dalam konflik politik. Anggota senat yang ditunjuk serta ketetuan untukj perdana menteri yang tak terpilih. Pihak pemerintah menyatakan bahwa rancangan konstitusi ini harus terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Chan-O-Cha menegaskan bahwa lolosnya rancangan konstitusi melalui referendum menjadi hal utama dari ‘peta jalan menuju demokrasi’.

BANGKOK – Anggota parlemen Thailand melakukan rapat dengar pendapat tentang pemakzulan terhadap mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, pada Jum’at (9/1). Hal ini akan membuat Yingluck dilarang mengikuti panggung politik aktif selama 5 tahun kedepan dan menyulut api ketegangan di beberapa wilayah negara... ...Ia merupakan perdana menteri wanita pertama di Thailand yang dimakzulkan atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan pada Mei lalu. Beberapa hari setelahnya pemerintahan yang dipimpinnya digulingkan oleh kudeta militer. Hal ini menyulut terjadinya aksi demonstrasi terhadap Yingluck selama beberapa bulan. Para lawan politiknya turut serta dalam aksi demo ini. Namun, popularitas Yingluck tetap tinggi diantara para pendukungnya yang tinggal di pedesaan miskin yang memilihnya saat terjadi tanah longsor. Seperti yang dialami dengan saudaranya saat penggulingan PM Thailand Thaksin Shinawatra, rapat dengar pendapat tentang pemakzulan ini dapat berjalan tenang namun rentan konflik dibawah pengawasan militer. Dalam sebuah pernyataannya kepada pihak militer yang ditunjuk oleh Majelis Legislatif Nasional, Yingluck mengatakan, proses ini akan sia – sia karena ia tak lagi memegang jabatan politik apapun. “Saya disingkirkan dari jabatan Perdana Menteri. Sekarang saya tak mempunyai posisi politik apapun untuk disingkirkan, “ujar Yingluck kepada majelis, seperti dikutip Reuters. Sekitar 20 pendukung Yingluck berkumpul diluar gedung parlemen, meski pihak pemerintah telah memberi peringatan untuk tidak mendekat. Beberapa pendukungnya memegang bunga mawar merah dan berusaha untuk mengangkat foto Yingluck, sampai polisi meminta mereka untuk tidak memamerkan foto itu. Yingluck mengumbar senyumnya, dengan berpakaian setelan blazer hitam dan kaus merah muda ia tiba untuk menghadiri rapat yang keamanannya dijaga ketat dan para pendukung dari partainya turut mendampinginya. Seseorang bertanya kepadanya apakah ia merasa nyaman untuk mempertahankan diri dan Yingluck menjawab, “Mari kita tunggu dan lihat.” seperti dilansir AFP. Pada awal permulaan rapat Vicha Mahakhun, Komisioner dari Komisi Nasional Anti Korupsi mengatakan, Yingluck dituduh lalai dalam menjalankan tugasnya menyebabkan kerugian besar bagi negara. Dibutuhkan suara sebanyak 3/5 dari jumlah 250 orang anggota parlemen, agar proses pemakzulan ini dapat dinyatakan sah secara hukum. Sebuah keputusan diharapkan dapat dihasilkan pada akhir Januari ini. Thailand berada dalam situasi darurat militer dan kumpulan masa ditempat umum sangat dilarang. Kasus ini menyangkut peran serta Yingluck pada program subsidi beras, yang dikritik tidak tepat serta dianggap sebagai sedekah yang boros untuk para pendukung Shinawatra. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar miliaran US dollar. Sehari setelah ia dipaksa melepaskan jabatannya pada Mei lalu, dakwaan atas kelalaian menjalankan tugas yang berkaitan dengan program beras dijatuhkan kepadanya oleh Komisi Nasional Anti Korupsi. Pemakzulan merupakan jalan terakhir yang ditempuh selama perjuangan 10 tahun terakhir yang memecah belah kekuasaan antara keluarga Shinawatra dan pendukung raja serta militer menganggap Thaksin yang popular yang sebelumnya pernah memimpin perusahaan telekomunikasi sebagai sebuah ancaman. Sebuah putusan bersalah akan membuat Yingluck dilarang berpolitik pada tingkat apapun. Para pendukungnya mengatakan kasus ini ditujukan untuk menghalangi Yingluck dari sebuah pemilu mendatang. Pihak militer akan mengadakan pemilu pada awal tahun depan dan mengakhiri pengaruh politik dari keluarga Shinawatra.